Saturday, 27 April 2013
Anggota Komisi X dari Fraksi
Partai Golkar Popong Otje Dundjunan meminta pelaksanaan Ujian Nasional
(UN) dilakukan seperti pada masa Sekolah Rakyat pada era 1950-an.
Menurut Popong, pelaksanaan UN di masa itu cukup adil lantaran
menggunakan sistem rayon.
"Jika UN ada dilakukan rayonisasi, jadi
Jakarta tidak sama dengan Papua. Coba diubah rayonisasi Papua apa,
Maluku apa, lalu Jawa Barat apa," kata Popong dalam rapat dengar
pendapat dengan Mendikbud di Komisi X DPR, Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Menurut dia cara seperti itu merupakan yang paling adil karena tidak
menyamaratakan kemampuan siswa di seluruh Indonesia.
Selain itu,
lanjut Popong, pendistribusian soal pun relatif bisa dilakukan lebih
teratur karena diserahkan kepada setiap rayon. Popong menilai
pelaksanaan UN dengan model seperti itu bisa dimanfaatkan untuk pemetaan
ujian, dan tidak bisa menjadi syarat kelulusan.
Syarat kelulusan,
menurut Popong, harus dikembalikan kepada penilaian guru masing-masing.
"Karena yang paling tahu murid itu guru ya serahkan kepada mereka,"
katanya.
Lebih lanjut, Popong mengaku menghargai tindakan yang
dilakukan Mendikbud dalam mengatasi keterlambatan distribusi soal meski
masih belum maksimal. Dia pun berharap Kemendikbud benar-benar
mengevaluasi pelaksanaan UN.
"Saya tidak mau menteri mundur, cukup
diperbaiki saja," tuturnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) mengumumkan penundaan jadwal ujian nasional (UN) 2013 mata
pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di
11 provinsi.
Provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN tersebut
adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah siswa di 11
provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengemukakan, untuk mencetak
materi UN kali ini, Kemdikbud menunjuk 6 percetakan.Sumber
